Transportasi Publik Indonesia Masih Bergantung Prioritas Daerah
Freemagz.id – Di banyak kota di Indonesia, perjalanan sehari-hari masih terasa seperti perjuangan kecil yang berulang. Dari antrean panjang hingga pilihan rute yang terbatas, transportasi publik kerap hadir bukan sebagai solusi utama, melainkan sekadar alternatif.
Padahal, bagi sebagian orang, akses terhadap angkutan umum adalah penentu apakah mereka bisa sampai ke sekolah, kantor, atau bahkan layanan dasar lainnya.
Persoalan ini menjadi salah satu sorotan dalam diskusi yang diinisiasi Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia pada akhir April lalu. Forum tersebut mempertemukan beragam pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga operator seperti Transjakarta dan PT MRT Jakarta untuk membaca ulang arah transportasi publik di Indonesia.
Di balik percakapan yang mengalir, muncul satu pertanyaan mendasar, mengapa transportasi publik belum dianggap sebagai layanan wajib? Hingga kini, belum ada mandat hukum yang benar-benar mengharuskan pemerintah daerah menyediakan layanan ini secara konsisten. Dampaknya, transportasi publik sering kali kalah prioritas dibanding sektor lain dalam perencanaan anggaran.
“Kondisi ini membuat transportasi publik sulit berkembang secara berkelanjutan. Tanpa mandat yang jelas, ia akan selalu berada di posisi yang rentan,” ujar Deliani Siregar.
Kisah dari Bali menjadi ilustrasi nyata. Ketika layanan angkutan umum berhenti, biaya perjalanan meningkat drastis. Bagi sebagian keluarga, ini bukan sekadar soal pengeluaran, melainkan keputusan besar, termasuk memindahkan anak ke sekolah yang lebih dekat.
Sementara di kawasan Jabodetabek, tantangan hadir dalam bentuk lain. Mobilitas lintas kota yang tinggi belum diimbangi dengan koordinasi yang solid antarwilayah. Perluasan layanan sering terhambat oleh perbedaan kepentingan dan skema pembiayaan yang belum sinkron.
Di tengah itu, konsep Transit-Oriented Development (TOD) yang digadang-gadang sebagai masa depan kota juga menghadapi ujian. Tanpa pendekatan inklusif, kawasan berbasis transportasi justru berpotensi mendorong gentrifikasi menggeser warga dari ruang hidup yang semakin mahal.
“Ke depan, transportasi publik perlu diposisikan sebagai fondasi mobilitas perkotaan, bukan sekadar pelengkap,” tambah Deliani.
Diskusi ini seakan mengingatkan kembali bahwa kota yang layak huni bukan hanya soal infrastruktur yang megah, tetapi tentang bagaimana setiap orang bisa bergerak dengan aman, terjangkau, dan setara. Tanpa perubahan cara pandang, perjalanan harian akan terus menjadi cerita yang sama panjang, melelahkan, dan penuh kompromi.
